MartapuraKlik – Berdasarkan data Kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Martapura. Selama program 21.21, pembayaran pajak kendaraan dinas baik itu roda dua dan empat terbilang minim.
Pasalnya, hingga program relaksasi pajak ini berlangsung selama dua bulan, mulai dari 21 Oktober hingga 21 Desember 2021. Terhitung satu bulan tadi, pihaknya baru mendata sebanyak 51 unit kendaraan dinas yang membayarkan pajaknya.
Data tersebut pun disampaikan Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, kepada MartapuraKlik, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama tadi.
“Untuk pembayaran pajak kendaraan dinas dalam memanfaatkan program 21.21 ini baru 51 unit saja. Untuk roda dua sebanyak 23 unit dan roda empat 28 unit,” rincinya.
Saat ditanya MartapuraKlik masih ada berapa unit kendaraan dinas yang masih menunggak pajaknya atau masih aktif?, dirinya mengaku, tidak berani memastikan berapa jumlahnya.
“Menindaklanjuti masalah kendaraan dinas ini sebenarnya kewenangan dari pemerintah daerah sebagai pemilik aset tersebut. Kalau kita ini hanya sampai batas perpajakannya saja,” akunya.
Kendati masih belum tahu berapa kendaraan dinas yang tertunggak pajaknya, namun dirinya mengharapkan agar memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini untuk membayarkan pajak tersebut.
“Padahal Oktober tadi, kita juga sudah menyurati ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar terkait program 21.21 dan belum mendapatkan respon. Karena masih ada waktu beberapa hari lagi, maka kita mengharapkan apabila masih ada kendaraan dinas yang tertunggak pajaknya, segeralah dibayarkan,” harapnya.
Jika masih aset pemerintah, lebih jauh dipaparkan Zulkifli, tentu kendaraan dinas itu sudah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Artinya kalau misalkan sudah dianggarkan, jika waktu pembayaran pajaknya sudah dekat, pastinya dibayarkan pajaknya selama masih aset pemerintah,” ujarnya.
“Jikalau memang misalkan kendaraan dinas tersebut dilelang atau sudah bukan aset pemerintah lagi, maka segera dilaporkan. Sebenarnya data update yang seperti itu yang kita tunggu, agar data yang kita miliki ini valid,” tutupnya. (ari)