Yuk Simak! Sejarah dan Siapa Pencetus Pertama Mengenalkan THR Lebaran

MartapuraKlik – Selain mudik, salah satu tradisi yang ditunggu-tunggu menjelang lebaran adalah Tunjangan Hari Raya atau sering dikenal masyarakat luas THR.

THR adalah pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan pimpinan tertinggi. Baik kepada pegawai pemerintah, karyawan perusahaan swasta dan lainnya, di mana akan diterima menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Read More

THR sendiri dibayarkan tak hanya dalam bentuk uang saja. Namun, beberapa perusahan memberikan dalam bentuk sembakao.

THR telah diatur oleh pemerintah sebagai hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan perusahaan menjelang hari raya keagamaan yang disesuaikan berdasarkan lama bekerja dan agama yang dianut pekerja.

Pembahasan kali ini, sejak kapan sih THR lebaran dikenal Indonesia dan siapa orang yang mengenalkan THR tersebut? Yuk simak sejarahnya.

Berdasarkan artikel yang didapat dibeberapa website, THR lebaran sudah ada sejak awal 1950. Pertama kali pencetus THR keagamaan ini bernama Soekiman Wirjosandjojo, selaku Perdana Menteri RI waktu itu.

Kebijakan tersebut muncul sebagai salah satu program kerja Kabinet Soekiman yang dilantik pada April 1951 untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

Tunjangan itu ditujukan kepada para pamong pradja yang kini dikenal sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Pada awal kebijakan, THR yang diberikan kepada para pamong pradja ini sebesar Rp.125 ribu hingga Rp.200 ribu per orang, yang mana saat ini setara dengan Rp.1 juta hingga Rp.1,7 juta per orang saat ini.

Jumlah tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk sembako seperti beras.

Saat itu, THR baru berlaku di lingkup PNS. Perusahaan swasta belum memiliki kebijakan tentang membayar THR kepada pegawainya.

Lantaran perusahaan swasta belum memiliki kebijakan itu, akhirnya menimbulkan protes dikalangan buruh. Mereka merasa tidak adil yang mendapatkan THR hanya PNS saja, sementata para buruh tidak.

Padahal, para buruh bekerja keras untuk turut membangkitkan perekonomian nasional, tetapi tidak dapat perhatian pemerintah.

Menuntut kebijakan yang sama dengan PNS,  pada 13 Februari 1952 saat gelombang protes memuncak, para buruh melakukan mogok kerja.

Singkat cerita, setelah melewati jalan panjang yang dilalui para buruh, akhirnya mereka medapatkan pemberian THR.

Pemberian THR bagi pegawai swasta baru menjadi mandatori setelah diatur pemerintah pada 1994. Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 04/1994 tentang THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

Lalu, pada 2003 peraturan tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bahwa pegawai yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan wajib mendapatkan tunjangan.

THR yang diterima juga disesuaikan dengan lamanya masa kerja, sedangkan untuk pekerja yang sudah satu tahun bekerja, mendapat THR sebesar 1 bulan gaji.

Pemerintah kembali melakukan revisi aturan tentang THR pada 2016. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa THR diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing pekerja. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *