Sri Yuwono: Setiap UPT Pemasyarakatan Harus Memiliki Pelayanan Publik Secara Digitalisasi

Sri Yuwono Setiap UPT Pemasyarakatan Harus Memiliki Pelayanan Publik Secara Digitalisasi

Martapuraklik – Ada 9 UPT Pemasyarakatan di Kalsel yang diikutsertakan dalam nominasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasil dari seleksi dari penilai internal, dilanjutkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).

Namun, program yang dinilai ternyata hanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kanwil Kemenkumham) Kalsel saja sedangkan UPT nya tidak dinilai.

Read More

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalsel Sri Yuwono, usai melaksanakan penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan komitmen bersama pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, bertempat di Lapas Perempuan Kelas I Martapura, Senin (24/1/2022).

“Karena program yang dinilai hanya Kanwil saja. Oleh karena itu, pada pengumuman terakhir untuk sementara ini predikat WBK dan WBBM di Kalsel kosong. Tahun ini berusaha menuju WBBM namun belum rezeki,” ucapnya, kepada MartapuraKlik.

Sri Yuwono Setiap UPT Pemasyarakatan Harus Memiliki Pelayanan Publik Secara Digitalisasi

Atas dasar itulah, Sri Yuwono mengarahkan, untuk pelayanan publik di Lapas maupun di Rutan harus mengikuti era digital.

“Agar pelayanan publik di sini bisa diketahui masyarakat luas. Karena yang saya lihat di Jakarta itu, penilaiannya mungkin melalui digitalisasi,” ujarnya.

Ia juga memerintahkan agar, pelayanan publik di Lapas supaya masyarakat luas bisa mengetahui. Sebaiknya dibuatkan akun Youtube resmi.

“Untuk penilaian masuk atau tidaknya, kita juga tidak mengetahuinya kenapa jadi tidak masuk nominasi, padahal semua persyaratan sudah mencukupi. Kalau tebakan saya ya itu, terkait peningkatan pelayanan publik yang harus diketahui masyarakat secara IT. Semoga kedepan, tahun ini bisa ditingkatkan seluruh UPT Pemasyarakatan,” ungkapnya.

“Jadi inovasi kedepannya, setiap UPT Pemasyarakatan harus mempunyai pelayanan publik dan di share ke Youtube,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *