Sidang Praperadilan Polda Kalsel Berlanjut, Saksi Ahli: Police Line Jalan Hauling Dekat Underpass Kilometer 101 Tidak Sah

Sidang Praperadilan Polda Kalsel Berlanjut, Saksi Ahli: Police Line Jalan Hauling Dekat Underpass Kilometer 101 Tidak Sah
DIHADIRKAN - Menghadirkan saksi ahli yakni, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.

MartapuraKlik – Sidang praperadilan Polda Kalsel terkait Police Line di Jalan Hauling dekat Underpass Kilometer 101 Tapin, dipimpin hakim tunggal Putu Agus Wiranata SH MH, terus berlanjut, Rabu (19/1/2022).

Pada lanjutannya, pihak pemohon Asosiasi Pekerja Angkutan Tongkang dan Hauling yang dikuasakan kepada Boyamin Saiman, menghadirkan saksi ahli yakni, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.

Read More

Menurut Chairul, jika Police Line yang dipasang Dirkrimum Polda Kalsel hanya untuk kepentingan pengamanan atau olah tempat kejadian perkara (TKP) maka, harus segera dilepas oleh penyidik.

“Jika pada prakteknya bersifat berkelanjutan jadi jatuhnya seperti penyitaan. Apabila seperti itu maka harus melalui izin pengadilan setempat, jika tidak maka bisa dikatakan tidak sah,” tutur Chairul.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon Boyamin Saiman menambahkan, jika pihaknya saat ini berfokus terkait yang disampaikan saksi ahli yakni, Chairul Huda.

 Sidang Praperadilan Polda Kalsel Berlanjut, Saksi Ahli: Police Line Jalan Hauling Dekat Underpass Kilometer 101 Tidak Sah
YAKIN – Kuasa Hukum Pemohon Boyamin Saiman, yakin bisa memenangkan praperadilan ini.

Terlebih juga soal hak mengajukan praperadilan kepada pihak berwajib bisa dilakukan oleh LSM, ormas atau warga masyarakat yang merasa dirugikan kepentingan ekonomi dan kehidupannya manakala dipasangnya police line.

“Kami yakin, kami bisa memenangkan praperadilan ini. Karena tindakan kepolisian memasang police line di lokasi Jalan Hauling Kilometer 101 tidak menyertakan izin (surat resmi) dari pengadilan,” tegasnya kepada pers.

Sehari sebelumnya, sidang mengagendakan penyampaian jawaban dari Polda Kalsel yang diwakili B Tampubolon.

Menurut Tampubolon, dari Biro Hukum Polda Kalsel pihak termohon menyatakan pemasangan police line sudah sesuai dengan perundang-undangan dan guna kepentingan proses penyelidikan.

Selain itu juga pihak termohon menyatakan membantah dalil-dalil pihak pemohon.

“Kami pihak termohon minta kepada hakim agar membatalkan semua dalil dan tuntutan pemohon,” kata Tampubolon.

Sebagaimana diketahui, pemasangan police line lebih sebulan lalu di lokasi, terkait sengketa lahan jalan hauling antara PT TCT dengan PT AGM. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *