Selama 15 Tahun Kenaikan Tunjangan Hanya Sekali, Ketum PGRI : Kalau Tidak Salah Naiknya Rp. 20 Ribu

Selama 15 Tahun Kenaikan Tunjangan Hanya Sekali, Ketum PGRI Kalau Tidak Salah Naiknya Rp. 20 Ribu
WAWANCARA – Ketum PGRI Banjar Zainal Arifin menuturkan, di momen hari puncak HUT ke-76 PGRI dan HGN ini, tunjangan daerah kepada tenaga pendidik bisa dinaikan.

MartapuraKlik – Selama 15 tahun terakhir, tunjangan daerah atau insentif guru hanya naik sekali saja. Bahkan kenaikannya tersebut tidak begitu terasa sama sekali. lantaran naiknya hanya puluhan ribu saja.

Hal demikian diungkapkan Ketua Umum (Ketum) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banjar Zainal Arifin, di sela acara puncak HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2021. Di mana dihadiri Bupati Banjar dan Wakilnya Saidi mansyur- Said Idrus, di Stadion Demang Lehman Martapura, Kamis (25/11/2021).

Read More

“Saat ini tunjangan daerah yang diterima khususnya kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Yakni, sekitar Rp. 400 ribu lebih,” sebutnya.

Pada momen kali ini, dirinya mewakili para tenaga pendidik atau guru se Kabupaten Banjar yang berjumlah sekitar 6.000 orang, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS dan honorer ini berharap, agar adanya perubahan ke arah lebih baik terkait tunjangan daerah.

Untuk tunjangan daerah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 400 ribu itu, lanjut Zainal Arifin, dari guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

“Jadi, tunjangan daerah yang diterima baik itu guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah sama saja,” ujarnya.

Saat ditanya MartapuraKlik apakah benar adanya pemotongan Pajak Penghasil (PPh)?, Ia mengatakan, itu memang kewajiban kita sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kalau golongan IV memang ada pemotongan PPh sebesar 15 persen, namun untuk golongan II tidak dikenakan pemotongan PPh,” sahutnya.

Menurutnya, tunjangan tersebut tentu belum mencukupi lantaran tunjangan itu cukup jauh sekali jika dibandingkan Upah Minimum Regional (UMR).

Dirinya berharap, kedepannya tidak ada lagi pemangkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banjar dan kembali normal seperti biasa.

“Pasalnya, jika terjadi pemangkasan, tentu akan berpengaruh juga dengan kenaikan tunjangan daerah kepada guru. Kita juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar aspirasi para guru ini bisa terwujud,” harapnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *