Sekda Banjar: Pemekaran Gambut Raya Ini Masih Menunggu Pertimbangan yang Dilakukan Pemkab Banjar

Sekda Banjar Pemekaran Gambut Raya Ini Masih Menunggu Pertimbangan yang Dilakukan Pemkab Banjar
SURAT RESMI - Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya menyerahkan surat resmi kepada Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, dan Bupati Banjar Saidi Mansyur, melalui Sekda Banjar HM Hilman.

MartapuraKlik – Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya menyerahkan surat resmi kepada Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, dan berlanjut ke Bupati Banjar Saidi Mansyur, Rabu (5/1/2022) sore.

Penyerahan yang dipimpin Ketua Pemekaran Gambut Raya HM Yunani, dan Sekretaris Umum Aspihani Ideris ini, terkait dengan permohonan persetujuan Pemekaran Gambut Raya. Guna memenuhi langkah-langkah resmi sebagaimana tuntunan UU No 23 Tahun 2004.

Read More

HM Yunani mengharapkan, penyerahan surat resmi ini bisa sampai langsung kepada Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, untuk dilakukan agenda pelaksanaan audensi yang diharapkan oleh panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya.

“Isi surat resminya sendiri yakni, mengusulkan rencana audensi kepada pimpinan DPRD Banjar. Jadi, langkah-langkah ini sama yang dilakukan oleh panitia penuntutan pemekaran kepada Bupati Banjar, saat audiensi pada, Sabtu (1/1/2022) malam,” katanya.

Kemudian dari hasil audiensi nanti, papar HM Yunani, pihaknya juga menyerahkan dokumen-dokumen yang memang harus dipelajari.

Sekda Banjar Pemekaran Gambut Raya Ini Masih Menunggu Pertimbangan yang Dilakukan Pemkab Banjar

“Dokumen-dokumen pendukung ini, tentang bagaimana mekanisme tata cata melakukan pemekaran seperti daerah otonom baru,” papar HM Yunani.

Menanggapi perihal tersebut, HM Hilman menyampaikan bahwa surat resmi ini sudah diterimanya. Ini sebagai hasil kesepakatan dari audiensi yang sudah dilakukan panitia kepada Bupati Banjar.

“Terkait persyaratan untuk bisa dilakukan pemekaran Gambut Raya, harus ada persetujuan dari Bupati Banjar terlebih dahulu. Kalau pertemuan kemarin itu baru silaturahmi saja, karena surat resminya baru sekarang diserahkan,” ujarnya, kepada MartapuraKlik.

Nah, begitu surat resmi ini disampaikan dan sudah diterima, maka surat tersebut harus mendapatkan jawaban dari Bupati Banjar.

“Inilah nantinya yang akan kita sampaikan. Di mana
surat berserta dokumen-dokumen pendukung ini akan kita serahkan, terkait adanya kajian pembentukan pemekaran Gambut Raya,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut HM Hilman, sebagai dasar tersebutlah pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Banjar, untuk memberikan jawaban bagaimana persetujuan pemekaran Gambut Raya.

“Intinya tidak merugikan kabupaten induk dan kabupaten pemekaran serta bisa mandiri. Artinya, bisa maju bersama-sama, itu hasil audiensi kemarin yang disampaikan,” ujarnya.

Dari surat resmi ini bagaimanakah hasilnya? HM Hilman menjelaskan, pihaknya masih menunggu.

“Kita masih menunggu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar sebagai jawaban atas surat resmi yang diserahkan panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya,” jawabnya.

Kendati surat resmi ini ditujukan kepada Bupati Banjar, namun secara administratif tugas untuk surat menyurat dan tahap administrasi pembangunan daerah itu, harus melalui Sekda Banjar.

“Penyampaian surat ini langsung ditujukan ke saya, karena sebagai Sekda Banjar nantinya yang akan memproses administrasi pemerintahan ini, juga menyampaikan untuk memberikan pertimbangan atas jawaban Pak Bupati dan kami pelajari lebih lanjut,” ungkapnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *