Satpol PP Kabupaten Banjar Gelar Razia KTP, Jika Tidak Memiliki akan Dikenakan Sanksi

Satpol PP Kabupaten Banjar Gelar Razia KTP, Jika Tidak Memiliki Akan Dikenakan Sanksi
RAZIA - Satpol PP Kabupaten Banjar menggelar razia KTP kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Bupati Banjar, Selasa (14/12/2021).

MartapuraKlik – Sejumlah pengendara roda dua yang melintas di jalan Ahmad Yani tepat didepan kantor Bupati Banjar terjaring razia karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, dalam Operasi Yustisi penegakan Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Selasa (14/12/2021).

Operasi Yustisi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar ini, dibantu Polres Banjar, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, digelar selama dua hari,mulai tanggal 14 dan 15 Desember 2021.

Read More

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Banjar Agus Siswanto menjelaskan, Giat Operasi Gabungan Yustisi ini tentang penegakan Perda Adminduk, razia KTP-E, setiap penduduk khususnya warga Kabupaten Banjar wajib memiliki identitas kependudukan sesuai Undang-Undang Adminduk.

RAZIA – Satpol PP Kabupaten Banjar menggelar razia KTP kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Bupati Banjar, Selasa (14122021).

“Capaian kepemilikan KTP Elektronik (E-KTP) saat ini Kabupaten Banjar 96 persen, sementara capaian nasional untuk 98 persen,” katanya.

Dikatakan Agus, dengan Operasi Yustisi ini Bupati Banjar menyarankan, agar dapat mencapai target nasional itu. Dalam penegakan Perda dilakukan razia untuk menjaring masyarakat yang tidak memiliki E-KTP serta memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, Pemkab Banjar memberikan kemudahan dalam mengurus E-KTP. Dalam Operasi ini juga menghadirkan dari Disdukcapil Banjar untuk membantu warga yang belum memiliki E-KTP.

“Sanksi yang diberikan apabila tidak memiliki E-KTP paling tinggi sebesar Rp. 50 ribu sesuai Perda Adminduk, untuk sementara yang terjaring atau melanggar tidak memiliki KTP sebanyak 4 orang,” ungkapnya.

Yang terjaring diberikan edukasi, dibantu memenuhi haknya membuat E-KTP, karena untuk membuatnya sangat mudah dan bisa dilakukan secara online.

“Pengiriman sampai ke rumah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar, dan hanya dikenakan biaya 10 ribu, kerjasama Disdukcapil Banjar dengan Kantor Pos,” tutup Agus. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *