Raperda PD PBB Menjadi Perumda, Akan Rampung Awal Tahun Ini

Raperda PD PBB Menjadi Perumda, Akan Rampung Awal Tahun Ini

MartapuraKlik – Dipastikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (PD PBB) Kabupaten Banjar, menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) akan rampung diawal tahun ini.

Penjelasan tersebut disampaikan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banjar Abdul Razak, usai rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perumda PBB, di lantai II ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjar, Kemarin (4/1/2022).

Read More

“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, ada beberapa saran dan masukkan yang telah disampaikan. Sudah disepakati untuk diakomodir dalam draf tersebut dan mendapat persetujuan dalam rapat paripurna kemarin,” katanya.

Pada prinsipnya, pihak legislatif sangat menyetujui dan mendukung terhadap Raperda Perubahan Badan Hukum PD Pasar tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mengharuskan adanya penyesuaian status BUMD.

Menurutnya, perubahan badan hukum ini tentunya akan menjadi pemicu agar, tata kelola pasar di Kabupaten Banjar semakin baik, khususnya dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita.

“Jadi, setelah tahap ini, Raperda Perubahan Badan Hukum PD Pasar akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi, sekitar 15 hari sebelum kembali diserahkan ke Pansus untuk dibahas dan disahkan pada paripurna selanjutnya,” ucap Ketua Fraksi Golkar Banjar ini.

Tak hanya itu, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar ini pun menyoroti terkait laporan biaya operasional PD Pasar yang dinilai cukup besar. Sehingga diharuskan melakukan perombakan besar-besaran dengan merampingkan struktur organisasinya.

“Perlu dilakukan perampingan jumlah Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) PD Pasar. Seperti, Dewas yang semula berjumlah 3 orang, mungkin cukup 1 orang saja, karena pasar kita tidak terlalu banyak. Hanya Pasar Tradisional Martapura saja yang cukup besar. Jadi, kami yakin tidak akan berpengaruh terhadap kinerja mereka,” jelasnya.

Namun ketika ditanya berapa besar biaya operasional yang dikeluarkan saat ini? Abdul Razak mengaku, lupa angka pastinya. Namun, besaran biaya tersebut tertuang dalam laporan keuangan PD Pasar yang cukup jelas besarnya dan cukup mempengaruhi terhadap laba perusahaan.

“Jadi harus dilakukan perubahan, agar lebih efektif dan efesien. Begitupun terkait infrastruktur pasar, kebersihan, parkir dan pemungutan retribusinya harus kembali dikelola dengan baik. Sehingga Pasar Tradisional Martapura dapat bersaing dengan Pasar Modern lainnya,” ungkapnya.

Disamping itu, pihak legislatif meminta eksekutif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pasar, tak terkecuali dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PD Pasar.

“Evaluasi yang dilakukan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, jangan sampai dibiarkan apa adanya. Kalau kita berkaca dari Perumda yang ada di Kota Bogor yang dinilai cukup berhasil dan mendapat sertifikat Standarisasi Nasional, memang dalam pengawasan dan pembinaannya membutuhkan kolaborasi, komitmen, dan peran serta semua pihak, tak terkecuali DPRD,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *