Putusan Praperadilan PN Dinilai Mengecewakan, MAKI akan Kembali Ajukan Gugatan

Putusan Praperadilan PN Dinilai Mengecewakan, MAKI Akan Kembali Ajukan Gugatan
KECEWA - Putusan Praperadilan PN Tapin dinilai mengecewakan, MAKI akan kembali ajukan gugatannya.

MartapuraKlik – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan, kekecewaannya atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Tapin, yang menolak gugatannya.

Putusan pengadilan dinilai tidak relevan dengan materi gugatan MAKI. Pasalnya, putusan majelis hakim justru tidak membahas pentingnya izin pengadilan untuk melakukan police line di Jalan Hauling dekat underpass Kilometer 101 Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Read More

Atas dasar tersebut lah, Koordinator MAKI H Boyamin Saiman, secara tegas akan segera kembali mengajukan gugatan praperadilan.

“Kami mewakili ribuan pekerja dan pengusaha lokal yang terdampak police line dan blokade jalan oleh PT TCT di Kilometer 101 sangat kecewa. Pengadilan justru tidak fokus membahas materi gugatan kami dalam putusannya. Kami akan daftarkan gugatan baru,” tegas H Boyamin Saiman, usai sidang putusan di PN Tapin, Senin (24/1/2022).

Alasan majelis hakim, lanjut Boyamin, police line yang berada di Kilometer 101 Tapin masih dalam kewenangan tidak menjawab gugatannya.

“Intinya dari gugatan MAKI, menyangkut keabsahan penyitaan yang dinilai tidak sah, karena tidak ada izin dari pengadilan setempat,” bebernya.

Mengingat masalah police line dan blokade jalan oleh PT TCT ini, menurut Boyamin sangat berdampak terhadap hajat hidup ribuan masyarakat di Kabupaten Tapin.

“Dalam praperadilan tidak dikenal banding ataupun kasasi. Untuk itu, kami akam segera mengajukan gugatan baru yang lebih fokus, cukup dua halaman saja dengan fokus soal tidak adanya ijin pengadilan dalam pelaksanaan police line,” ungkap Boyamin.

Lebih jauh dikatakannya, praperadilan bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang materinya berbeda dan alasannya pun berbeda.

“Berdasarkan pengalaman saya, MAKI pernah melakukan gugatan praperadilan sebanyak 6 kali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan korupsi di Bank Century. Dalam kasus itu, baru di gugatan ke 6 praperadilan yang diajukan MAKI dikabulkan majelis hakim,” ingatnya.

Disamping itu, dirinya juga menyinggung bahwa sejak awal, sidang gugatan praperadilan ini telah memunculkan beberapa kejanggalan.

“Seperti pada saat persidangan, Kamis (19/1/2022) lalu. Dalam persidangan, termohon dari PT TCT yakni, Andi Nova, dan saksi dari pihak Polda Kalsel M Arifin, dihadirkan memberikan keterangan di hadapan hakim tunggal Putu Agus Wiranata,” cetusnya.

Sementara, Kuasa Hukum Asosiasi Pekerja Sopir dan Tongkang Tapin, Kurniawan Adi Nugroho menambahkan, dari dua orang yang dihadirkan, pemohon merasa ada yang janggal. Karena dari keterangan saksi, saat ditanyakan tentang surat menyurat terkait kepemilikan di jalan hauling tersebut, dia tidak bisa melampirkan dokumen sertifikat resmi.

“Dari pihak (termohon) sendiri mengatakan legalitasnya enggak ada. Misalnya saya, punya tanah, itu perlu adanya sertifikat. Mau SHM, HGP, HGU, macam-macam. Sementara saksi dari pihak TCT mengakui belum terbit itu (sertifikat),” ujarnya.

Mestinya, penyidik dari kepolisian juga jeli melihat dasar persoalan. “Dasarnya apa nih dulu? Pengakuan dari negara apa? Penyidik harusnya dari awal bisa menanyakan itu,” singgungnya.

Dari keterangan lainnya, Kurniawan juga mengaku heran. Sebab, saksi saat itu juga tidak bisa menunjukan izin dari Ketua Pengadilan Banjarmasin terkait pemasangan police line.

Padahal, lanjut Kurniawan, hingga sekarang police line atau garis polisi masih terpasang. Seharusnya jika sampai sekarang masih dipasang, hal tersebut ranahnya sudah bicara penyitaan.

“Apabila bicara soal penyitaan, seharusnya ada surat dari ketua pengadilan. Namun, hingga sekarang tidak ada surat dari pengadilan negeri. Sampai sekarang tidak ada surat tersebut,” tutur Kurniawan.

Dari sidang sebelumnya, saksi ahli dari pemohon, Dr Hairul Huda, menyatakan bahwa pemasangan garis polisi terkait penutupan hauling mestinya wajib menyertakan surat izin dari pengadilan. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *