Pemalsuan Tandatangan Ketua DPRD Banjar Kini Bergulir Di Kepolisian

USAI PEMERIKSAAN - Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi didampingi Kuasa Hukumnya Supiansyah Darham usai pemeriksaaan kepada penyidik Polres Banjar.

MartapuraKlik –Adanya dugaan pemalsuan tandatangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar HM Rofiqi, kini telah bergulir ke pihak Kepolisian. Di mana didapatinya pada saat Rapat Paripurna, Kemarin (27/4/2022).

Usai diketahui, dirinya langsung melaporkan perihal tersebut setelah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar yang berujung kisruh antar sesama anggota.

Read More

Tak terima tandatangannya dipalsukan, Ketua DPRD Banjar ini tentu melaporkan ke pihak berwajib dan hari ini (28/4/2022) dilanjutkan pemeriksaaan oleh Kepolisian.

HM Rofiqi didampingi Kuasa Hukumnya yakni Supiansyah Darham, usai pemeriksaan menjelaskan bahwa kali ini sudah selesai.

“Kami diminati keterangan tambahan setelah melaporkan terkait dugaan tandatangan saya yang dipalsukan. Pemeriksaan sudah selesai, ada 10 hingga 15 pertanyaan,” bebernya.

Terkait pemeriksaannya kepada penyidik, Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan kronologi terbongkarnya pemalsuan tandatangan tersebut. Seharusnya untuk merubah jadwal tersebut, harus dilakukan dengan mekanisme di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Banjar.

“Saya tidak merasa menandatangani dan dilakukan tanpa izin saya. Jadi, sudah serahkan bukti seperti lembaran jadwal yang ditetapkan Bamus dengan undangan yang diterbitkan,” ungkapnya.

Disamping itu, Supiansyah Darham menambahkan, pihaknya penuh dengan pertimbangan untuk melaporkan kasus dugaan tersebut.

“Pelaporan klien kami ini menyikapi tandatangan dari salah satu Anggota DPRD lain yang meminta pembuktian tandatangan tersebut dipalsukan. Jadi kami tindaklanjuti dengan melaporkan ke pihak Kepolisian,” tambahnya.

Terlapor sendiri, lebih jauh dikatakan Supiansyah Darham, berinisial N. Salah satu staf DPRD yang tak lama lagi pensiun ini, diduga memalsukan tandatangan Ketua DPRD Banjar dengan sangkaan Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

“Ada kemungkinan yang bersangkutan melakukan tindakan itu karena tekanan dari pihak lain. Biarkan proses ini dikembangkan oleh pihak Kepolisian,” katanya.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga telah mengantongi bukti percakapan terlapor dengan pihak diduga menjadi dalang pemalsuan tandatangan itu.

“Kami punya bukti screenshot percakapan staf tersebut dengan seseorang. Sudah kami print dan sampaikan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *