Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemkab Banjar Masih Menunggu Hasil Rekomendasi dari KASN

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkup Pemkab Banjar Masih Menunggu Hasil Rekomendasi dari KASN
WAWANCARA – Sekretaris BKDPSDM Banjar Robby Azwar, memberikan keterangan kepada MartapuraKlik terkait pelantikan pejabat fungsional di Kabupaten Banjar masih menunggu hasil rekomendasi dari KASN.

MartapuraKlik – Perampingan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Banjar telah bergulir usai disetujuinya Perubahan Atas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada akhir November 2021 lalu.

Hal ini diungkapkan Sekretaris BKDPSDM Banjar Robby Azwar, saat ditemui di ruang kerjanya pada, Senin (10/1/2022).

Read More

“Usai pelaksanaan perampingan ini, beberapa pejabat eselon II yang instansinya digabungkan berstatus non-job dan menunggu untuk pelantikan terbaru, untuk mengisi posisi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) baru hasil perampingan,” ungkapnya kepada MartapuraKlik.

Kendati demikian, lanjut Robby Azwar, pelaksanaan pelantikan sendiri belum diketahui, lantaran masih menunggu hasil rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kita tidak bisa melaksanakan pelantikan tanpa adanya rekomendasi hasil keputusan dari KASN terlebih dahulu. Mudah-mudahan hasilnya bisa keluar dalam minggu ini,” ujarnya.

Karena itu, untuk melaksanakan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, pihaknya masih menunggu hasil dari keputusan KASN yang kemungkinan akan keluar selambat-lambatnya minggu depan.

Menurutnya, perampingan SOPD dari 34 instansi menjadi 27 instansi ini, berdasarkan Peraturan Pemkab Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar.

“Dengan SOPD baru, pejabat eselon III dan eselon IV yang digabung sudah menempati posisinya. Tinggal menunggu pejabat eselon II yang definitif saja,” bebernya.

Saat dikonfirmasi MartapuraKlik terkait ada berapa SOPD yang belum memiliki pimpinan atau pejabat eselon II? Ia menjelaskan, tidak bisa memastikan sebelum adanya pelantikan sesuai SOPD yang baru ini.

“Dilantik dulu sesuai SOPD yang baru. Nanti kelihatan jabatan mana saja kosong, baru akan kembali kita laksanakan seleksi terbuka atau lelang jabatan,” jelasnya.

Perlu diketahui, Perampingan SOPD ini merupakan peleburan beberapa (SKPD) yang ada dalam satu rumpun kerja.

Instansi yang melebur di antaranya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) dan Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) menjadi Dinas Pertanian. Kemudian, ada penggabungan Dinas Perikanan (Diskan) dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan digabung dengan Dinas Pertanahan. Sementara Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Lalu, Dinas Sosial digabungkan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah digabungkan dengan Badan Pendapatan Daerah,” papar Sekretaris BKDPSDM Banjar.

Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sendiri kembali digabungkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), begitu pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

“Selain itu, beberapa rencana penggabungan seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dibatalkan, demikian dengan Pemadam Kebakaran yang naik menjadi Dinas tersendiri dan urung digabungkan dengan Satpol PP,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *