PD Pasar Siapkan Langkah Strategis Menjelang Disahkannya Menjadi Perumda, Begini Penjelasannya

PD Pasar Siapkan Langkah Strategis Menjelang Disahkannya Menjadi Perumda, Begini Penjelasnnya
FOTO - Direktur PD PBB Banjar Rusdiansyah

MartapuraKlik – Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah (PD PBB) Kabupaten Banjar sudah siapkan berbagai langkah strategis untuk memoles tata kelola pasar, sembari menunggu rampungnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Badan Hukum PD PBB Kabupaten Banjar menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Dalam merumuskan Raperda tentang perubahan badan hukum PD Pasar menjadi Perumda sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengharuskan adanya penyesuaian status BUMD, banyak saran dan masukkan yang telah diberikan anggota DPRD Kabupaten Banjar.

Read More

Hal ini disampaikan Direktur PD PBB Banjar Rusdiansyah, kepada awak media, Rabu (5/1/2022).

Ia mengatakan, saran dan masukkan yang diterima merupakan motivasi bagi kami untuk mewujudkan kawasan pasar yang bernuansa agamis, serta sebagai kawasan wisata yang bersih, indah, dan nyaman.

“Baik bagi para pedagang maupun pengunjung kawasan pasar. Semoga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bersama tersebut dapat terealisasikan secara step by step,” harapnya.

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Rusdiansyah, pihaknya sudah menyusun sebuah rencana menjelang disahkannya Raperda perubahan badan hukum PD Pasar menjadi Perumda.

“Tentunya kami akan melakukan klasifikasi terlebih dulu, mana program yang diperioritaskan untuk mendukung mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, Maju, Mandiri dan Agamis (Manis). Seperti, terkait inovasi digitalisasi sistem pembayaran retribusi di lingkungan pasar yang diharapkan anggota legislatif. Kami pun sebenarnya sudah mulai merintisnya dan akan terus kita kembangkan sistem pembayaran elektroniknya,” katanya.

Menurutnya, meski berada di era digitalisasi, namun untuk merealisasikan program tersebut tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Sebab, tidak semua pedagang dapat mengoperasionalkan aplikasi yang ada di smartphone mereka. Seperti di Kota Solo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di sana membutuhkan waktu sekitar 7 tahun agar program layanan elektronik di lingkungan pasar dapat berjalan.

“Tentunya, upaya kita pun harus semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terkait penerapan sistem elektronik di lingkungan pasar kepada pedagang. Karena itu, kita akan memberlakukannya per zona terlebih dulu, seperti di kawasan Pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) dan Martapura Plaza Niaga, terkait penerapan sistem digilisasi retribusi di lingkungan pasar,” ucap Rusdiansyah.

Dengan sistem digitalisasi, Rusdiansyah memastikan PD Pasar dapat mencegah terjadinya kecurangan dan kebocoran pendapatan. Sehingga potensi besaran pendapatan dapat diketahui secara pasti.

“Kita tentunya perlu mengkaji terhadap aset yang dimiliki Disperindag Kabupaten Banjar, untuk menambah besaran penyertaan modal. Kami berharap penyertaan modal ini sudah sesuai dengan PP Nomor 54/2017, yang artinya memang berpotensi dan bermanfaat untuk menunjang PAD Kabupaten Banjar,” ungkapnya.

Dinilai biaya operasional PD Pasar cukup besar dan dapat mempengaruhi terhadap laba perusahaan, Rusdiansyah memapaparkan, pihaknya akan melakukan perubahan pada struktur organisasinya, sesuai saran dan masukan anggota DPRD Kabupaten Banjar.

“Kita juga sudah melakukan kajian bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Perampingan ini dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja PD Pasar, dan dengan struktur yang baru kita akan tetap mengoptimalkan pelayanan,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *