MUI Terbitkan Fatwa Tentang Politik Uang dan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

MoU - Ketua Bawaslu Banjar M Hafizh Ridha dan Ketua MUI Banjar KH Muhammad Husin, saat melakukan penandatangan Nota Kesepahaman atau MoU.

MartapuraKlik – Pada, 19 Oktober 2022 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar, melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2023 tentang money politic (politik uang) dan larangan kampanye di tempat ibadah.

Wakil Koordinator Divisi (Wakordip) Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Banjar Wahyu mengatakan, MoU ini dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Read More

“Tanpa didukung partisipasi masyarakat, Bawaslu tentu tidak akan berhasil menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam melakukan pencegahan serta penindakan pada penyelenggaraan Pemilu,” kata Wahyu.

Terlebih, dengan dikeluarkannya Fatwa MUI yang baru ini, menurutnya kecurangan dan politik uang saat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Banjar dapat dicegah.

“Semoga masyarakat di Kabupaten Banjar yang terkenal relegius dapat mengikutinya. Apa lagi, selain Kabupaten Banjar disebut sebagai Kota Serambi Makkah dan Kota Santri,” tuturnya.

Senada, Ketua MUI Banjar KH Muhammad Husin menjelaskan, Fatwa tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan. Pasalnya, mendekati pesta demokrasi Pemilu 2024 ia menilai sangat rawan dengan adanya politik uang.

“Memang tak bisa dipungkiri adanya politik uang ini karena sudah menjadi kebiasaan setiap memasuki Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Memang hal seperti ini sudah sering terjadi dan masyarakat tentu saja sudah tau,” kata KH Muhammad Husin.

Ia mengungkapkan, permasalahan politik uang ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Untuk itu lah, pihaknya mencoba untuk mencegah adanya hal itu. Salah satunya dengan cara menerbitkan Fatwa MUI.

“Kita mencoba untuk mencegahnya dengan memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat terkait adanya politik uang, mulai dari kecamatan hingga ke desa. Kalau masalah penindakan biarlah aparat pemerintah yang melakukannya,” pungkasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *