Maraknya Pertambangan Ilegal, LSM Kaki Kalsel Sambangi Kantor DPRD Kabupaten Banjar

WAWANCARA - Ketua LSM Kaki Kalsel Ahmad Husaini, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pertambangan ilegal di Kabupaten Banjar.

MartapuraKlik – Dugaan maraknya pertambangan batubara ilegal, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaki Kalimantan Selatan (Kalsel) sambangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kabupaten Banjar, Selasa (29/3/2022).

Ketua LSM Kaki Kalsel Ahmad Husaini mengungkapkan, kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait maraknya pertambangan batubara ilegal dan juga Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang harusnya sudah habis. Namun, masih bisa berjalan dan mengeluarkan dokumen untuk kegiatan penambangan.

Read More

“Di antaranya, Pt Gunung Sambung, Pt Rezky Bintang, Pt Usaha Kaum Bersama (UKB),” ungkapnya, yang juga Koordinator Lapangan (Korlap).

Selain permasalah tersebut, lanjut AHmad Husaini, aktivitas pertambangan di Desa Surian, Kecamatan Cintapuri Darussalam menuai keluhan dari masyarakat setempat. Pasalnya, menimbulkan limbah di daerahnya.

“Berdasarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri di Jakarta, mereka menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD harus proaktif menyoroti aktivitas pertambangan di wilayahnya, jangan lemah,” tegasnya.

Ia menyebutkan, hal ini berdasarkan Undang-undang Mineral Batubara (Minerba) Nomor 3/2020, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tetap saja pemerintah daerah dan DPRD harus memanggil PTPN dan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Seperti di Desa Biih, Kecamatan Karang Intan, di wilayah Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT BIM,

“Saat ini menduga di wilayah eks PKP2B milik PT BIM tersebut juga masih dilakukan pengiriman batubara ilegal yang rencananya masuk ke PT Conch Tabalong,” jelasnya.

Ia menambahkan, surat tuntutan yang disampaikannya terpaksa diberikan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) lantaran pada saat melakukan aksi, wakil Rakyat Kabupaten Banjar tidak ada satupun di kantornya.

“Jika aksi kami tadi tak digubris, maka pada 10 hari ke depan kami akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar dari ini,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Aslam mengatakan, memang semua anggota dewan sejak Senin (28/3/2022) tadi, tidak berada ditempat lantaran telah melakukan kunjungan keluar daerah.

“Jadi saya mewakili anggota dewan meminta maaf kepada para pendemo karena tidak bisa mendampingi,” ucapnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *