Langgar Netralitas Pemilu! Syahrialludin: Perangkat Desa Bisa Dipidana 1 Tahun Penjara

NETRALITAS PEMILU - Kepala DPMD Banjar Syahrialludin, menyampaikan ketika ada pelanggaran netralitas Pemilu dari aparat desa, akan dikenakan sanksi.

MartapuraKlik – Menjelang tahun kampanye, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar gencar menggelar sosialisasi kepada pembakal atau kepala desa (Kades) dan aparat desa terkait netralitas Pemilu.

Kepala DPMD Banjar Syahrialludin mengatakan, apabila terjadi pelanggaran terhadap netralitas Pemilu, baik pembakal, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan perangkat lainnya akan diberikan sanksi.

Read More

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 29 ayat 1, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis,” kata Syahrialludin.

Apabila, lanjut Syahrialludin, pihak yang bersangkutan tidak merespon, kemudian pada pasal 2 dalam hal sanksi administratif sebagaimana pasal 1 tidak dilaksanakan, akan dilakukan pemberhentian sementara dan dapat diajukan pemberhentian.

Tak hanya itu saja, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur kepala dan perangkat desa yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan kampanye akan dipidana.

“Jika terbukti terlibat, akan dipidana selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp.12 juta. Ini berlaku kepada Kades, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat lainnya,” bebernya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 melarang berpolitik semua yang tergolong Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seperti, RT PKK Karang Taruna LPM dan lain-lain.

“Saya berharap kepada aparat desa agar memperhatikan 4 poin ini, di antaranya tidak terlibat dalam kampanye, tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kampanye, tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada pasangan calon,” sebutnya.

Selain itu, Ia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk turut mendukung netralitas Pemilu.

“Kalau ada aparat desa yang diduga melanggar netralitas Pemilu, laporkan ke kami disertai dengan bukti foto maupun videonya. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena akan kami lindungi secara hukum,” pungkasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *