Kurangnya Komunikasi, Pembangunan TPSS Kelurahan Jawa Menjadi Pro dan Kontra

Kurangnya Komunikasi, Pembangunan TPSS Kelurahan Jawa Menjadi Pro dan Kontra
WAWANCARA - Ketua Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora (tengah), memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, terkait pembangunan proyek TPSS di Kelurahan Jawa yang menjadi pro dan kontra.

MartapuraKlik – Usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Air Santri di lantai II Aula Barakat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar, Kemarin (22/11/2021).

Ketua Komisi III DPRD Banjar Irwan Bora mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah daerah. Masyarakat juga sudah mendengar penjelasannya terkait pembangunan proyek Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) di Kelurahan Jawa.

Read More

“Mudah-mudahan hasil dari rapat ini bisa berlanjut dan tentu akan kembali kita laksanakan rapat di Komisi III DPRD Kabupaten Banjar,” sebutnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar bisa memfasilitasi melalui kecamatan maupun kelurahan

“Untuk membawa masyarakat kita ini membandingkan bagaimana penanganan TPS 3R dengan bank sampah,” jelasnya.

Jadi, lanjut politisi partai Gerindra ini, opini di masyarakat tidak berkembang bahwa tempat sampah yang dibangun ini bisa bernilai ekonomis.

“Supaya masyarakat tidak beranggapan bahwa tempat tersebut berbau atau penyakit. Rapat ini pun juga bari kali ini saya diikutisertakan. Hal ini tentu adanya kurang komunikasi. Ini akan kita jadikan bahan evaluasi dan menjadi pembelajaran untuk dinas terkait, agar betul-betul koordinasi seperti ini bisa dilakukan,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakan Irwan Bora, hal ini bertujuan agar tidak ada masyarakat dirugikan atau terzalimi.

“Seharusnya tujuan pembangunan Air Santri Kotaku ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar itu akan selalu mengawal dan memperjuangkan aspirasi mereka karena itu tugas kami. Mari kita sama-sama perjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

Kalau memang itu bernilai ekonomis tentu akan kita terima.

“Karena saya lihat kurangnya sosialisasi dari pada instansi terkait inilah yang membuat pro dan kontra,” jelasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *