KPU Kabupaten Banjar Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 3 Tahun 2022

MEMAPARKAN - Komisioner KPU Banjar Muhammad Zain, selaku narasumber saat membuka sosialisasi PKPU.

MartapuraKlik – Saat ini verifikasi faktual sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel terhadap 9 Partai Politik (Parpol). Namun, adanya 5 Parpol yang mengajukan permohonan dan dikabulkan oleh Bawaslu, maka KPU kabupaten/kota akan kembali bekerja untuk memperbaiki persyaratan administrasi keanggotaan kepengurusan Parpol dimaksud.

Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kalsel Sarmuji, saat membuka sosialisasi PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024. Surat KPU RI Nomor 670/PL.01.1-SD/05/2022 tentang tanggapan masyarakat.

Read More

Selain itu juga sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta  pengenalan aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc), oleh KPU Banjar, di Aula Kantor Kecamatan Martapura, Kamis (10/11/2022) siang.

Sosialisasi menghadirkan dua narasumber, yakni Komisioner KPU Banjar Muhammad Zain dan Abdul Muthalib selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Banjar.

M Zain mengatakan, sosialisasi dilakukan terhadap para kepala desa dan lurah yang ada di Kecamatan Martapura, Martapura Timur dan Martapura Barat, mengingat jumlah DPT yang cukup banyak di tiga kecamatan tersebut.

”Di mana tiga kecamatan ini paling banyak TPS-nya,” katanya.

Sosialisasi membahas berbagai tahapan, seperti verifikasi faktual yang sudah disampaikan ke KPU Provinsi dan tersampaikan ke Parpol pusat.

Sementara, tanggapan masyarakat banyak yang kaget ketika melihat dirinya masuk dalam anggota Parpol, padahal sebelumnya tidak pernah terlibat dalam Parpol. Selain itu, ada juga yang masuk dalam anggota parpol tapi sebagai kepala desa, dan berbagai tanggapan lainnya.

”Jika menemukan seperti ini, silakan lapor ke KPU untuk dilaporkan ke Parpol yang bersangkutan dan membuat pernyataan bermatrai. Masyarakat juga bisa cek anggota Parpol di info pemilu dengan memasukkan NIK,” imbuhnya.

Abdul Muthalib selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Banjar memaparkan, tentang aplikasi SIAKBA yang bisa dimanfaatkan untuk pendaftaran PPK dan PPS

PKPU Nomor 8 Pemilu dimana PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum pemilu atau pemilihan dan dibubarkan 2 bulan setelahnya. Masa tersebut akan diperpanjang jika ada Pemungutan Suara Ulang (PSU).

”Untuk PPK paling banyak 5 orang, tokoh masyarakat yg memenuhi syarat silakan daftar, dimana keterwakilan perempuan 30 persen. Sementara ketua dipilih oleh anggota PPK,” ujarnya.

Abdul Muthalib akrab disapa Aziez ini, merinci berbagai persyaratan untuk menjadi anggota PPS ditingkat kelurahan dan desa dengan jumlah 3 orang dengan keterwakilan  perempuan 30 peesen.

”Syaratnya, WNI diatas 17 tahun, setia dan taat UUD, mempunyai integritas, jujur adil, tidak menjadi pengurus Parpol, berdomisili di wilayah setempat, bebas narkoba, pendidikan minimal SLTA, tidak pernah menjalani hukuman penjara,” pungkasnya.

Untuk seleksi ini, penerimaan pendaftaran diminta untuk terbuka sehingga bisa diketahui oleh masyarakat luas. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *