Ketua DPRD Segera Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Perjadin Ini Ke Penegak Hukum

GERAM - Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, sangat geram adanya penyalahgunaan Perjadin di DPRD Kabupaten Banjar.

MartapuraKlik – Geram akan dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas (Perjadin) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar. Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi, bakal melaporkan kejadian ini kepada penegak hukum.

Bahkan, dirinya juga akan melaporkannya ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel.

Read More

“Saat ini, perjalanan dinas untuk DPRD dilakukan secara lumpsum. Artinya, uang yang dikucurkan meningkat secara drastis yang dulunya dapat Rp.2 hingga Rp.3 juta sekarang bisa dapat Rp.10 juta. Bahkan, pimpinan dapat Rp.20 hingga Rp.26 juta,” kata HM Rofiqi, saat jumpa pers kepada awak media, Rabu (20/12/2023) sore.

Ia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi saat ini, di Kabupaten Banjar bermasalah dengan perjalanan dinasnya.

“Kemarin, baru juga selesai dengan cerita tentang fiktif dan segala macam dengan kerugian negara Rp.428 juta. Sekarang, dibikin ulah lagi bahwa dalam Perbub itu seharusnya yang menandatanganii SPT Perjadin itu adalah saya (Ketua DPRD Banjar),” ungkapnya.

“Tetapi ketika saya tidak berada di kantor dengan alasan bermacam-macam. Maka, SPT Perjadin ini menjadi liar dan siapa pun boleh tanda tangan serta pencairan uangnya bisa dilakukan oleh siapa pun,” cetus Fraksi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, karena ini uang negara. Dirinya akan segera melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

“Kita ini wakil rakyat jangan memakan uang rakyat. Kalau perlu kita sebagai wakil rakyat, uang yang ada dikantong kita sendiri, kita berikan kepada rakyat,” sindirnya.

Tak hanya itu, adanya Perbup Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Akhirnya, banyak SPT Perjadin ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dengan alasan Ketua DPRD sedang sakit atau berada di luar daerah.

“Walau pun saya sakit, seharusnya ada pendelegasian yang ditunjuk sebagai pengganti sementara saya. Masa, saya tidak berada 1 hingga 2 jam di kantor boleh tanda tangan sendiri. Ini kan ada sistem di sini yang sengaja dibuat agar uang negara habis secara cepat,” bebernya.

“Bisa dibayangkan Rp.30 miliar uang negara, hanya dibuang untuk Perjadin mereka (anggota DPRD) semua,” lanjutnya.

Ia menyebut, berdasarkan peraturan Kemendagri Tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah.

“Dalam poin b tentang teknis, hanya menyebut pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, titik. Bahkan, saya sendiri saja tidak sah tanda tangannya karena tata tertib yang ada ini tidak mengatur hal itu,” ujarnya.

Terkait persoalan dirinya akan melaporkan ke mana? HM Rofiqi masih menunggu arahan dari DPP Partai Gerindra. Apakah ke Polda atau ke KPK langsung.

“Saya lagi berkomunikasi dengan bidang hukum DPP kami, apakah saya akan melaporkan langsung ke Polda dalam satu dua hari ini, atau kita akan ke KPK langsung,” pungkasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *