Ketua DPRD Banjar Tak Akan Tanda Tangani LKPJ, Begini Alasannya

WAWANCARA – Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi saat ditemui sejumlah awak media di ruangannya, Selasa (20/6/2022).

MartapuraKlik – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjar HM Rofiqi, mengaku bahwa dirinya tidak akan menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanjar Daerah (APBD) 2021.

“Saya tidak akan menandatangani LKPJ APBD 2021. Sebab tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 tahun 2019 dalam pasal 194 ayat (1), (2) dan (3),” tegasnya, kepada MartapuraKlik beserta sejumlah awak media, Selasa (20/9/2022).

HM Rofiqi menjelaskan, dalam PP tersebut kalau terhitung selama 7 bulan, artinya masuk pada Juli terakhir melakukan penandatanganan LKPJ APBD 2021.

“Akan tetapi, malah dilaksanakan pada 18 Agustus 2022. Tentu saja LKPJ tersebut telah lewat dari batas waktu sesuai PP,” jelasnya.

Menurutnya, dalam bertata negara tentu didasari oleh aturan. “Kemaren saya tidak mau tanda tangan karena tidak sesuai aturan,” ucapnya.

Lantas, bagaimana jika lewat batas waktunya, tapi tetap menjalankan Perda itu? HM Rofiqi mengatakan, pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Pemerintah Daerah atau Perbup.

“Harusnya pemerintah daerah menerbitkan Perbup, bukan tiba-tiba membenarkan sesuatu yang tafsirnya tidak jelas,” sebutnya.

Terkait perihal tersebut, pihaknya harus berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ibaratnya itu, jangan sampai kita seperti kereta uap. Artinya, kemana yang didepan, kita ikut juga. Bila semua korupsi semua korupsi juga,” tandasnya.

Perlu diketahui, PP Nomor 12 Tahun 2019 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

3. Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *