Kasus Dugaan Gratifikasi Bergulir di DKPP, Lima Komisioner KPU Sebagai Teradu

BELUM MENERIMA - Ketua KPU Banjar M Noor Arifin (kanan), mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari DKPP.

MartapuraKlik – Penelusuran kasus dugaan gratifikasi Kirab Pemilu 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, 6 September 2023 lalu sempat dihentikan.

Pada, tanggal 3 November 2023 lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar menghentikan penelusuran tersebut lantaran tidak menemukan dugaan gratifikasi oleh KPU.

Read More

Kendati sempat dihentikan Bawaslu Kabupaten Banjar. Namun berdasarkan aduan dari Ali Fahmi, kasus dugaan gratifikasi tersebut kembali bergulir di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Hal ini diketahui berdasarkan hasil verifikasi materil dari situs website DKPP RI (https://dkpp.go.id) tertanggal 7 Desember 2023, yang dipublikasikan pada, 13 Desember 2023.

Di mana dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan lima komisioner di antaranya, Ketua KPU Banjar M Noor Arifin, Muhammad Ridha, Rizki Wijaya Kusuma, Abdul Muthalib dan Rusmilawati, sebagai teradu.

Dikonfirmasi perihal tersebut, Ketua KPU Banjar M Noor Arifin mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses yang berlaku.

“Kita ikuti proses yang ada dan bagaimana selanjutnya kita ikuti,” kata M Noor Arifin, Senin (18/12/2023).

Ia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait perihal itu. Dirinya hanya mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan dan melakukan pengecekan di website resmi DKPP.

“Akan kita ikuti lah alurnya,” ujarnya.

Ditanya awak media, apakah sudah menerima surat laporan resmi dari DKPP? Ia mengaku, pihaknya belum menerimanya.

“Sementara ini masih belum kita terima laporan resminya,” pungkasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *