Isu Belasan ASN Pemkab Banjar Hengkang, BKDSDM: Hanya Usul Pindah Tugas ke Luar Daerah

Isu Belasan ASN Pemkab Banjar Hengkang, BKDSDM Hanya Usul Pindah Tugas ke Luar Daerah
MUTASI - Usulan mutasi puluhan orang dari instansi Pemkab Banjar ke luar daerah, 13 ASN di antaranya disetujui.

MartapuraKlik – Adanya isu belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten (Pemkab) Banjar untuk hengkang atau mundur ini dibantah oleh Kepala BKDSDM Ida Pressy, melalui Ahmad Yasser Noor Hafidz selaku Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi ASN.

Ia menjelaskan, 13 ASN ini hanya meminta usulan untuk mutasi dari instansi Pemkab Banjar ke luar daerah.

Read More

“Hanya usul pindah tugas dari instansi Pemkab Banjar ke luar kabupaten/kota saja, bukannya memutuskan untuk hengkang,” jelasnya, kepada MartapuraKlik saat dihubungi melalui via telepon, Rabu (26/1/2022).

Saat dikonfirmasi MartapuraKlik terkait siapa saja nama-nama dari 13 ASN yang disetujui usulan mutasi tersebut? Yasser pun enggan memberitahukan nama-namanya. Alasannya, lantaran menyangkut privasi seseorang.

“Kita tidak bisa menyebutkan nama mereka (13 ASN). Karena ini sudah menyangkut privasi orang,” jawabnya.

Dilain sisi, Yasser pun menyebutkan, berdasarkan data BKPSDM Kabupaten Banjar. Tercatat sebanyak 36 orang telah mengajukan usulan mutasi sepanjang 2021, akan tetapi 13 orang di antaranya telah disetujui.

Telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK), lebih jauh dikatakan Yasser, tentunya sudah melalui berbagai proses yang menjadi persyaratannya.

“Tentu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 20/2019. Persetujuan Ini harus melalui rapat tim terdiri dari Asisten III, Inspektorat, Kaban dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar selaku Ketua Tim,” ujarnya.

Menurutnya, kalau usulan mutasi disetujui dan hasil pertimbangan rapat tim sudah disampaikan. Barulah dapat mendisposisikan dan menerbitkan SK-nya.

“Begitupun sebaliknya, di mana tahapan ASN yang ingin masuk ke lingkup Pemkab Banjar, akan dilakukan lebih selektif. Seperti harus melalui tahapan administrasi, penelusuran rekam jejak, tes asesmen psikologi. Tentu dengan melibatkan pihak ketiga yakni, perguruan tinggi,” sebutnya.

Disamping itu, pihaknya tetap mengacu kepada Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019 terkait mutasi pejabat tersebut.

“Seperti SK penempatan pejabat antar provinsi itu, langsung dikeluarkan Kemendagri. Untuk kabupaten/kota SK-nya dikeluarkan BKN Regional VIII, sedangkan antar instansi pusat, BKN pusat yang menerbitkan SK-nya,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *