DPMD Tanggapi Permasalahan Tuntutan Masyarakat Desa Awang Bangkal Timur

MENANGGAPI - Kabid Pemerintahan Desa DPMD Banjar Hafizh Anshari, saat memberikan tanggapan permasalahan di Desa Awang Bangkal Timur.

MartapuraKlik – Menanggapi permasalahan yang terjadi di Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan terkait aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat setempat atas tuntutan penjualan lahan aset desa di Gunung Pelawangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) Banjar Syahrialludin, melalui Hafizh Anshari selaku Kabid Pemerintahan Desa mengatakan, pihaknya masih meninjau permasalahan yang menjadi tuntutan oleh masyarakat setempat.

Read More

“Terkait dengan penjualan gunung dan lain sebagainya, kita lihat kembali apakah yang dijual ini lahan aset desa atau bukan. Karena secara kewenangan pemerintah untuk pencatatan aset daerah,” kata Hafizh, Jumat (8/12/2023).

Terkait dengan penggunaan uang hasil penjualan Gunung Pelawangan, lanjut dikatakan Hafizh, masyarakat harus tahu dan pemerintahan desa seharusnya transparan, terutama dalam pengelolaan aset desa.

“Terkait tuntutan adanya pernambangan dikabarkan sudah selesai. Kewajiban-kewajiban perusahaan yang dibayarkan kepada masyarakat ini tergantung dari kewenangan pemerintahan desa dan kita tidak ada mengatur hal itu,” ujarnya.

Sementara tuntutan lainnya, seperti penjualan tanah aset desa yang dikaplingkan ini, menurutnya dijual untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Kemudian terkait Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), sudah kita sampaikan bahwa pemerintah desa harus membuat catatan dan pembukuan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ditanya fee dan uang debu yang diberikan kepada masyarakat? Ia mengaku, tidak tahu karena itu kewenangan perusahaan dan pemerintah desa.

“Apakah diberikan hanya sebagian atau semuanya kita tisak tahu. Yang jelas saat kita berkoordinasi dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat, katanya sudah diselesaikan oleh pihak perusahaan,” ungkapnya.

Kedepannya, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pemeritah desa di Awang Bangkal Timur ini dan mencoba berkoordinasi dengan bidang lainnya terkait aset desa.

“Sebagaimana kewenangan DPMD saja dulu, kalau diluar kewenangan artinya bukan urusan kita,” ucapnya.

Ia menambahkan, kalau tuntutan masyarakat bahwa Pembakal Desa Awang Bangkal Timur harus mundur, melihat kembali sejauh mana kewenangan pembakal yang dilanggar.

“Terkait dengan sanksi yang berhubungan dengan ketentuan itu, kita sesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Diberhentikan kecuali berkaitan dengan kasus korupsi,” pungkasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *