Dondit Harapkan Adanya Raperda Ini, Bisa Mengadopsi Semua Formulasi di Sektor Peternakan

Dondit Harapkan Adanya Raperda Ini, Bisa Mengadopsi Semua Formulasi Disektor Peternakan
FOTO - Kepala Disnakbun Banjar Dondit Bekti

MartapuraKlik – Disamping menjamin keberlangsungan hidup pelaku usaha peternakan dan investor.

Dikeluarkanlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat mengadopsi semua formulasi yang ada disektor Peternakan.

Read More

Harapan ini pun dipaparkan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Banjar Dondit Bekti, kepada awak media, Senin (13/12/2021).

“Semoga Raperda yang sudah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banjar ini, ketika diparipurnakan nanti secara kualitas dapat mengadopsi semua formulasi yang ada di sektor peternakan, baik terkait budidaya, pengendalian penyakit dan lain sebagainya. Hingga ketersediaan protein hewani sesuai dengan kaidah ‘ASUH’ (Aman, Sehat, Utuh, Halal),” harapnya.

Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lanjut Dondit, tidak hanya terfokus pada permasalahan teknis peternakan saja.

Namun juga, dari berbagai sektor mulai dari peningkatan kawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), sampai riset penelitian dan pengembangannya.

“Dengan sentuhan teknologi seperti riset penelitian, dan pengembangan tersebut dapat mendukung progres sektor peternakan kedepannya agar lebih baik. Alhasil, pada Raperda ini pun dilakukan penambahan satu Bab yang salah satunya memuat riset, penelitian, dan pengembangan sektor peternakan,” lanjutnya.

Atas dasar inilah, ucap Dondit lebih jauh, DPRD Kabupaten Banjar mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dapat menggandeng instansi vertikal untuk melakukan koordinasi dalam melakukan riset dan pengkajian pengembangan sektor peternakan.

“Seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang ada di Kota Banjarbaru. Dengan bekerjasama kita pun dapat melakukan formulasi peternakan secara utuh dan berkelanjutan terkait penelitian dan pengembangannya,” ucapnya.

Dilain sisi, Kepala Dinakbun menjelaskan, terkait proses perizinannya nanti, tidak ada terjadi perubahan karena Perda tersebut sudah mengacu terhadap Undang-undang (UU) Nomor 41/2014 tentang peternakan dan hewan. Terlebih, sudah ada Instansi terkait yang menangani perihal tersebut, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar.

“Cuman dari sisi mekanismenya saja. Misal, ketika mereka akan membuat rekomendasi teknis akan menggandeng instansi terkait lainnya, seperti perguruan tinggi,” jelasnya.

Sementara terkait kawasan, Dondit Bekti mengungkapkan, selanjutnya akan dituangkan pula dalam Peraturan Bupati (Perbup) turunan dari Perda tersebut.

“Kawasan itu terbagi 2, yakni kawasan peternakan ruminansia dan unggas. Di Kabupaten Banjar untuk kawasan peternakan ruminansia didapati di 8 kecamatan, sedangkan kawasan peternakan unggas didapati di 9 kecamatan. Tapi, ada juga dalam satu kecamatan didapati dua komoditi, yakni kawasan peternakan ruminansia dan unggas,”

Dirinya memastikan, setelah Raperda disahkan, akan segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Perbup.

“Barulah kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi kesemua stakeholder terkait, baik kepada perusahaan inti, pelaku usaha ternak, hingga ke kelompok peternakan unggulan yang sangat berpotensi dikembangkan,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *