Cegah Penambang Liar, Tim Patroli Gabungan Lakukan Pengamanan Kawasan Hutan Dikonsesi PKP2B PT AGM

PATROLI - Tim patroli gabungan tengah lakukan pengamanan kawasan hutan dikonsesi PKP2B PT. AGM, di di Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung dan Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.

MartapuraKlik – Tim Gabungan dari Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, PAM Obvit Polda Kalsel dan Satgas Peti PT AGM melakukan patroli pengamanan kawasan hutan dikonsesi PKP2B PT. AGM Blok 1.

Patroli tersebut dilakukan berlokasi di Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung dan Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.

Read More

Saifullah selaku Polisi Kehutanan Ahli Muda dari Dishut Kalsel mengatakan, pihaknya bersama PAM Obvit dan PT. AGM melakukan patroli rutin di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang berda di dalam konsesi PT AGM.

“Yang mana kawasan tersebut pernah di ganggu oleh kegiatan penambangan ilegal,” kata Saifullah, saat berada di Desa Rampah, Rabu (13/12/2023).

Ia menjelaskan, patroli rutin tim gabungan ini dilakukan sebagai upaya preventive dari kegiatan illegal yang merusak kawasan hutan dan area reklamsi di dalam konsesi PT. AGM.

“Karena siapa pun tidak boleh melakukan aktivitas di kawasan hutan ini,” jelasnya.

Sementara, Kuasa Hukum PT AGM Suhardi mengungkapkan, patroli gabungan ini dilakukan untuk menjaga konsesi PT. AGM dari kegiatan penambang liar alias penambangan tanpa izin (Peti), baik di dalam kawasan hutan maupun di luar Kawasan.

“Berdasarkan informasi yang kita dapat, beberapa waktu lalu di blok 1 adanya beberapa orang penambang yang belakukan survey lokasi. Diduga mereka akan melakukan kegiatan penambang tanpa izin,” ungkap Suhardi.

Menurutnya, pihak PT. AGM dari 2023 sudah melakukan penanaman kembali/reklamasi bukaan Exs Peti dengan luas 21.53 hektare dari total bukaan Exs peti seluas 145.50 hektare.

“Total area blok 1 yang sudah di reklamsi seluas 185,96 hektare, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ini sebagai tanggung jawab PT. AGM sebagai pemegang kontrak Karya dari pemerintah.

“Maka dari itu, Bapak Jendral Polisi (Purn) Drs. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama PT. AGM memberi arahan dengan tegas untuk menindak semua kegiatan penambangan illegal yang berada di dalam konsesi PT. AGM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” sambungnya.

Diketahui, bagi pelaku Peti dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.100 miliar, sebagaimana diatur pasal 161, Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.

“Serta, perundang-undangan kehutananan, UU Nomor 41 Tahun 1999, UU RI Nomor 18 tahun 2013, dan telah diubah ke dalam UU Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja,” bebernya.

Perwira Pengendali Pamobvit Polda Kalsel IPTU Rabani menuturkan, patroli dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Kalsel, agar tidak ada lagi penambangan tanpa izin, sebagai aktifitas yang sangat dilarang.

“Patroli pengamanan kawasan hutan ini telah dilakukan sejak 2020 lalu, dari aktivitas¬† peti konsesi PT AGM dan sudah tidak ada lagi,” paparnya.

Namun, menurut dia ada yang masih coba-coba hingga sekarang, seperti adanya penambang yang melakukan survey lokasi blok 1 di dalam konsesi PKP2B PT. AGM.

Ditambahkan dia, ke depan pihaknya akan tindak tegas bila ada oknum melakukan aktivitas peti, termasuk menambang di kawasan hutan dan reklamasi. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *