Bupati Banjar : Tidak Ada Ancaman dalam Surat Edaran Ini, Sifatnya Hanya Penundaan Administrasi

Bupati Banjar Tidak Ada Ancaman dalam Surat Edaran Ini, Sifatnya Hanya Penundaan Administrasi
WAWANCARA - Bupati Banjar Saidi Mansyur, memberikan keterangan kepada sejumlah awak media terkait surat edaran penundaan administrasi kepada masyarakat jika tidak melampirkan bukti surat keterangan vaksin

MartapuraKlik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, kini mewajibkan dalam pengurusan dokumen atau administrasi baik itu di tingkat desa, kelurahan hingga tingkat kabupaten. Wajib mencantumkan bukti surat keterangan sudah divaksin.

Namun, jika dalam pengurusan dokumen masyarakat tidak dapat menujukan bukti tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

Read More

Sanksi tegas ini pun disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansyur, kepada sejumlah awak media. Ia mengatakan, ini berdasarkan Surat Edaran Nomor: 120/STP/2021 yang diterbitkan Pemkab Banjar melalui Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 tersebut, ini pun juga berlaku bagi masyarakat penerima bantuan sosial.

“Apabila tidak dapat menunjukkan bukti bahwa sudah divaksin, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan atau pemberhentian pemberian bantuan sosial,” katanya, Kamis (9/12/2021).

Lebih lanjut Bupati Banjar menjelaskan, surat edaran tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 14/202 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 99/2020.

“Jadi, surat edaran tersebut sudah ada dasarnya. Perlu kita diketahui bahwa tidak ada ancaman dalam surat edaran tersebut, sifatnya hanya penundaan. Seperti penundaan bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak dapat menunjukkan bukti vaksin,” ucap Bupati Banjar.

Diterbitkannya surat edaran tersebut, tambah Saidi, diharapkan berdampak positif terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar.

“Karena ini satu-satunya jalan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik dan membuat masyarakat disiplin untuk mengikuti program vaksinasi,” harapnya.

Ia mengakui, memang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 14/202 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 99/2020, sudah memuat sanksi dan berupa denda.

“Tapi, dalam hal ini kita lebih mengedepankan tindakan persuasif yang melibatkan Unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Jadi, sanksinya hanya berupa penundaan layanan saja,” tegasnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *