Begini Jawaban Bupati Banjar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Begini Jawaban Bupati Banjar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

MartapuraKlik – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dengan agenda Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pencadangan Pangan dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perubahan Propemperda tahun 2021, digelar di Ruang Paripurna lantai 2, Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (10/11/2021).

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyie menyampaikan, jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pencadangan pangan dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Read More

Dirinya mengucapkan terima kasih atas apresiasi, pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan juru bicara masing-masing fraksi. Pada penyampaian Pemandangan Umumnya 27 Oktober lalu, serta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda yang telah disampaikan untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya.

“Tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia bahwa pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin menjamin terpenuhinya pangan yang cukup, tersedia, aman dan terjangkau baik harga maupun ketersediannya bagi masyarakat dengan upaya peningkatan produksi pangan oleh petani,” ujarnya.

Begini Jawaban Bupati Banjar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Untuk tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar, lanjut Wakil Bupati ini, langkah pemerintah daerah dalam pemanfaatan optimalisasi lahan baru yakni, dengan membuka lahan pertanian baru yang masih belum tergarap.

“Lalu, mengoptimalisasi lahan yang sudah ada dengan mengupayakan bantuan alat mesin pertanian, benih, pupuk dan pestisida serta membangun sarana dan prasarana pendukung lainnya,” katanya.

Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, sambung Said Idrus, dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

“Namun, tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2019 untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga memberikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Gerindra.

Pada Rapat Paripurna tersebut juga dilakukan persetujuan penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 yang disampaikan Juru Bicara Bapemperda. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *