12 Pimpinan PK Partai Golkar Melanjutkan Gugatan ke PN Jakarta Barat, Ini Alasannya

12 Pimpinan PK Partai Golkar Melanjutkan Gugatan ke PN Jakarta Barat, Ini Alasannya
GUGAT - Kamaruzzaman yang mendampingi 12 Pimpinan PK Partai Golkar akan melanjutkan gugatan ke PN Jakarta Barat, terkait hasil dari sidang sengketa internal kepengurusan DPD, di Mahkamah Partai Golkar.

MartapuraKlik – Perseteruan internal Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) antara kedua Kubu Antung Aman – Kamaruzzaman dan Kubu H Rusli masih berlanjut.

Pasalnya, 12 Pemimpin Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Banjar kembali melayangkan gugatan.

Read More

Hal ini ditegaskan, setelah mengambil sikap pikir-pikir atas terbitnya surat putusan sengketa Musyawarah Daerah (Musda) X, Nomor: B-108/MP-Golkar/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021, sebagai hasil dari sidang sengketa internal kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Mahkamah Partai Golkar, pada 13 Oktober 2021 lalu.

Sikap ini pun dilontarkan Kamaruzzaman selaku politisi Golkar Banjar, kepada sejumlah awak media, Kemarin (9/11/2021) sore.

Dikatakannya bahwa dirinya baru saja datang dari Jakarta untuk menyampaikan titipan dari lawyer.

“Surat titipan lawyer ini harus disampaikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, ditembuskan kepada DPD Golkar Provinsi Kalsel, Ketua DPRD Banjar, Bupati Banjar, Kesbangpol, KPU Kabupaten Banjar. Terkait adanya gugatan dari 12 PK Partai Golkar Kabupaten Banjar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat,” jelasnya.

Lebih jauh dipaparkan Kamaruzzaman yang mendampingi 12 PK Partai Golkar, kembali melayangkan gugatan ini dikarenakan 12 PK Partai Golkar menilai proses peradilan pada sidang Mahkamah Partai Golkar masih belum inkrah.

“Oleh sebab itu, 12 PK Partai Golkar melanjutkan gugatan ke PN Jakarta Barat,” ujarnya.

Di samping itu, dirinya menjelaskan, beberapa poin dari isi surat yang dititipkan lawyer tersebut. Di antaranya, karena persoalan tersebut belum inkrah, maka DPD Partai Golkar tidak bisa melakukan kegiatan apa pun dan tidak boleh mengutak-atik AKD susunan Golkar.

“Selanjutnya, nanti bisa dijelaskan Pimpinan Ketua Dewan berdasarkan Aturan dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Banjar. Karena, secara hukum masih dalam proses persidangan,” bebernya.

Pria yang menjabat Ketua Komisi I DPRD Banjar ini memastikan, jika ingin menggali informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi lawyer.

“Mereka pasti siap berkomunikasi,” ungkapnya.

Perlu diketahui, sebelumnya politisi Partai Golkar Kubu Antung Aman dan Kamaruzzaman mewakili 13 PK Partai Golkar Kabupaten Banjar memastikan akan menempuh jalur lainnya, pasca menanggapi isi surat putusan sengketa Musyawarah Daerah (Musda) X, Nomor: B-108/MP-Golkar/X/2021 yang diterbitkan pada 21 Oktober 2021 lalu.

Di mana yang menegaskan Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar memutuskan menolak ‘permohonan pemohon seluruhnya’, dan mengesahkan Musda X yang digelar pada 30 Januari 2021 lalu, dengan terpilihnya H Rusli sebagai Ketua DPD Partai Golkar Banjar.

Di sisi lain, berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar pada sidang sengketa internal kepengurusan Partai Golkar (Perkara Nomor 29) yang digelar pada Rabu sore 13 Oktober 2021 lalu, menyatakan menolak ‘seluruhnya permohonan termohon. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *